RSS

PerMen ESDM No. 38 Tahun 2014 tentang Penerapan SMKP Minerba

12 Feb

budaya-web-581

Dunia tambang kini telah memiliki sistem manajemen keselamatan sendiri yang khas dan sesuai dengan karakteristiknya dalam industri pertambangan. Peraturan perundangan ini, pembuatannya pun melibatkan 3 pilar, yaitu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dimana banyak praktisi K3 tambang dari berbagai perusahaan pertambang­an dan perusahaan jasa pertambangan berkontribusi aktif dengan menyumbangkan tenaga, pikiran, dan semangat untuk memenuhi kaidah-kaidah dan alur sebuah sistem manajemen yang berlaku secara universal dan mendunia,  serta sekaligus menjawab tuntutan spesifik dari industri pertambangan.

Definisi dan Ruang Lingkup SMKP

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PP 50 / 2012, Pasal 1 angka 1).

Ruang lingkup SMKP meliputi beberapa aspek, yaitu kebijakan, perencanaan, organisasi dan personil, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut, dokumentasi, serta tinjauan manajemen.

Dasar Pertimbangan Penerapan SMKP

  • Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan;
  • Menjamin pekerja tambang yang selamat dan sehat serta operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara.

Rangkuman Isi SMKP Minerba

Bab I Ketentuan Umum

Pengertian (pasal 1)

  • Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut SMKP Minerba, adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan keselamatan operasi pertambangan.
  • Keselamatan Pertambangan adalah segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan.
  • Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan (K3 Pertambangan) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
  • Keselamatan Operasi Pertambangan (KO Pertambangan) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya, antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, pertambangan; pengaman instalasi; kelayakan sarana prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan, kompetensi tenaga teknik, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis.

Tujuan Penerapan SMKP Minerba (pasal 2)

  • meningkatkan efektifitas Keselamatan Pertambangan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
  • mencegah kecelakaan tambang, penyakit akibat kerja, dan kejadian berbahaya;
  • menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif;
  • menciptakan tempat keja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien untuk meningkatkan produktivitas.

Bab II Penerapan SMKP Minerba

Perusahaan wajib menerapkan SMKP Minerba (pasal 3)

  • Perusahaan Pertambangan, yaitu pemegang: IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, dan PKP2B.
  • Perusahaan Jasa Pertambangan, yaitu pemegang: IUJP dan SKT.

Dalam Menerapkan SMKP Minerba (pasal 4)

  • Perusahaan Pertambangan wajib memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT).
  • Perusahaan Jasa Pertambangan wajib memiliki Penanggung Jawab Operasional (PJO).

Bab III Elemen SMKP Minerba (pasal 5)

  1. Kebijakan (pasal 6)
  2. Perencanaan (pasal 7)
  3. Organisasi dan Personal (pasal 8)
  4. Implementasi (pasal 9)
  5. Evaluasi dan Tindak Lanjut (pasal 10)
  6. Dokumentasi (pasal 11)
  7. Tinjauan Manajemen (pasal 12)

Bab IV Pedoman Penerapan dan Audit SMKP Minerba (pasal 13 – 15)

  • Audit SMKP adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMKP Minerba oleh perusahaan.
  • Perusahaan WAJIB melakukan audit internal penerapan SMKP sekurang-kurangan 1 (satu) kali dalam setahun.
  • Audit eksternal penerapan SMKP Minerba dilaksanakan oleh lembaga audit independen yang terakreditasi dan telah mendapatkan persetujuan KAIT.
  • Dalam hal terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, penyakit akibat kerja, bencana, dan/atau dalam rangka kepentingan penilaian kinerja Keselamatan Pertambangan, KAIT dapat meminta kepada Perusahaan untuk melakukan audit eksternal penerapan SMKP Minerba.
  • Pelaksanaan audit internal dan/atau audit eksternal penerapan SMKP Minerba mengacu pada Pedoman Penilaian Penerapan SMKP Minerba sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
  • Hasil pelaksanaan audit internal dan/atau audit eksternal penerapan SMKP Minerba wajib disampaikan kepada KAIT dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan selesai sesuai dengan Format Laporan Audit Penerapan SMKP Minerba sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
  • Hasil pelaksanaan audit internal dan/atau audit eksternal penerapan SMKP Minerba dapat menjadi dasar bagi KAIT dalam menetapkan tingkat pencapaian penerapan SMKP Minerba dan memberikan rekomendasi dalam rangka mencapai tujuan penerapan SMKP Minerba.

Bab V Pembinaan dan Pengawasan (pasal 16 – 17)

  • Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SMKP Minerba sesuai kewenangannya.
  • Pembinaan dan pengawasan Penerapan SMKP Minerba dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.
  • Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan Penerapan SMKP Minerba kepada Menteri.
  • Bupati/Walikota menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan Penerapan SMKP Minerba kepada Gubernur.

Bab VI Sanksi Administratif (pasal 18 – 21)

Dikenai Sanksi Administratif apabila:

  • Tidak Menerapkan SMKP Minerba,
  • Tidak punya KTT atau PJO,
  • Tidak menerapan SMKP Minerba sesuai Lampiran I,
  • Tidak melakukan audit Internal atau Eksternal,
  • Tidak melaksanakan audit sesuai Lampiran II,
  • Tidak menyampaikan hasil audit ke KAIT.

Bentuk Sanksi:

  • Peringatan Tertulis (berlaku 30 hari kalender);
  • Penghentian sementara sebagian atau seluruh (berlaku 90 hari)
  • Pencabutan IUP, IUPK, IUP OP Khusus, IUJP atau SKT.

Ketentuan Peralihan (pasal 22 – 23)

  • Perusahaan wajib menerapkan SMKP paling lambat 1 tahun sejak diberlakukan (30 Desember 2015).
  • Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberi sanksi kepada Perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

 Ketentuan Penutup (pasal 24)

  • Permen mulai berlaku pada tanggal diundangkan (30 Desember 2014).

Lampiran I Pedoman Penerapan SMKP Minerba

Lampiran II Pedoman Penilaian Penerapan SMKP Minerba

Lampiran III Format Laporan Audit Penerapan SMKP Minerba

(Disarikan dari Materi SosialisasiPermen ESDM No. 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Mineral dan Batubara” di Balikpapan, tanggal 05 – 07 Oktober 2015)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 12, 2017 in ramainya tambang

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: