RSS

Polemik terkait Fatwa MUI tentang BPJS

04 Aug

BPJS-JKNDalam beberapa hari yang lalu, ramai diperbincangkan bahkan hingga diperdebatkan di media terutama media sosial, kabar tentang Fatwa ‘haram’ MUI terhadap program BPJS. Entah karena karena penyajian beritanya yang sepotong-potong sehingga membuat pembaca memahaminya juga secara sepotong-potong atau mungkin juga karena memang ada pihak yang sengaja ingin mendistorsi informasi dan disalahpahami oleh sebagian besar masyarakat. Hal itu membuat orang-orang, bahkan seorang muslim pun dengan mudahnya menghujat lembaga MUI, menjelek-jelekkan ulama, menjadikan mereka sebagai bahan lelucon atau olok-olokan. Agar terhindar dari kesalahpahaman terkait fatwa tersebut, mari kita simak penjabarannya berikut ini.

Sebenarnya, poin tentang BPJS ini hanya satu ketetapan dari sekian banyak permasalahan yang dibahas atau dirumuskan dalam kesepakatan ulama / ijtima MUI Komisi Fatwa se-Indonesia V 2015 yang diselenggarakan di Ponpes at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya’ban 1436 H/7-10 Juni 2015 M. Selengkapnya bisa di-download dan dibaca di sini [Download].

Jadi alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu membaca sumber materi hasil ijtima ulama tentang BPJS Kesehatan tersebut baru kemudian menelaah dengan baik isinya sebelum mengambil kesimpulan dan bersikap.

Berikut kutipan ketetapan pleno tentang hasil Komisi B2, yaitu halaman 56 – 61 (6 halaman dari 87 halaman), sebagai berikut:

KEPUTUSAN KOMISI B 2 MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH (MASALAH FIKIH KONTEMPORER) IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015 Tentang PANDUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN

A. Deskripsi Masalah

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan – dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi di atas timbul beberapa masalah sebagai berikut:

  1. Apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip syariah?
  2. Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip syariah?
  3. Apakah denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran tidak bertentangan dengan prinsip syriah?

C. Ketentuan Hukum Dan Rekomendasi

  1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.
  2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima.

D. Dasar Penetapan

(berisi uraian panjang yang mengutip beberapa dasar dari firman Allah Ta’ala, dalil dalam hadits maupun pendapat ulama)

E. Rekomendasi

Berdasarkan kajian tersebut, direkomendasikan beberapa hal berikut adalah:

  1. agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya;
  2. agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

…..

Isi Surat Keputusan tersebut sudah jelas bahwa poin utamanya adalah Rekomendasi Pembenahan Sistem BPJS Kesehatan. Bahkan begitu mulianya, meminta pemerintah / BPJS memberikan layanan dengan tidak membeda-bedakan latar belakang, entah status sosial, suku, agama, dan ras. Rekomendasi itu diletakkan di urutan pertama. Sungguh aneh, rekomendasi yang indah ini didistorsi oleh media-media.

Bagaimana sikap umat Islam yang sudah menjadi anggota BPJS? 

Dilansir dari berita ROL, Republika (30/7/2015), Ketua DSN-MUI, KH Ma’ruf Amin mengatakan bahwa sifat kepesertaan sekarang ini terpaksa karena diwajibkan oleh pemerintah, sehingga kondisi tersebut dianggap sebagai darurat. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah mewajibkan warganya ikut serta program BPJS Kesehatan, bila tidak terdaftar maka akan dipersulit dalam hal birokrasi pembuatan maupun perpanjangan KTP, Kartu Keluarga, bahkan pencabutan izin usaha bagi badan usaha. Oleh karena itu, MUI meminta pemerintah segera menggulirkan BPJS Syariah untuk mengokomodir masyarakat, agar umat Islam tidak berada dalam keadaan darurat terus menerus.

Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat MUI, Dr. H. Amirsyah Tambunan mengatakan bahwa fatwa Ijtima Ulama tentang BPJS Kesehatan yang dinilai belum sesuai syari’ah bukan untuk dipolemikkan, tapi dibenahi sesegera mungkin. Hal ini juga bertujuan supaya program tersebut mendapat dukungan lebih besar dari calon peserta yang mayoritas muslim. Melalui fatwa ini, MUI menginginkan supaya masyarakat diberikan pilihan dalam menggunakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan, sebagaimana adanya perbankan konvensional dan perbankan yang syari’ah. Dr.H. Amirsyah sudah mengatakan soal pentingnya adanya program pilihan (konvensional dan syari’ah). Tidak pernah ada pernyataan dalam ijtima ulama tersebut yang bersifat “memaksa” menjadi satu program saja yang berbasis syariat. MUI jelas paham iklim keberagaman di negeri ini.

Mengenai program BPJS Kesehatan yang sekarang terlanjur berjalan dan diikuti masyarakat, Dr.H. Amirsyah mengapresiasi apapun upaya BPJS Kesehatan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hanya saja, MUI berharap semua produk BPJS Kesehatan bisa disempurnakan sistemnya.

Bagaimana bentuk transaksi dalam BPJS?

Jaminan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu pemerintah membuat sebuah skema antisipasi atas risiko atau kondisi yang tidak diharapkan menimpa warganya seperti sakit, kecelakaan, hari tua, dan kematian yang dituangkan dalam program jaminan sosial. Output dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu efeknya berimbas kepada masyarakat. Karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, maka mengevaluasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah adalah termasuk bagian dari prinsip amar ma’ruf nahi munkar yang menjadi tugas dari MUI. Oleh karena itu, ijtima / kesepakatan ulama tentang BPJS Kesehatan perlu menjadi masukan positif bagi sistem pengelolaannya.

Dalam UU SJSN dan UU BPJS hanya memuat hal-hal umum, tidak ada aturan teknis apalagi prosedur dalam praktis menjalankan BPJS. Setelah BPJS Kesehatan berjalan dan petunjuk teknis pelaksanaan dan peraturan di bawahnya dibuat, barulah terlihat letak ke-tidak syar’i-an BPJS Kesehatan dalam implementasinya. Konsep gotong royong sebagai ruh-nya SJSN yang bagus itu ternyata dalam implementasi mengandung ke-tidak syar’i-an.

BPJS Kesehatan yang dipermasalahkan MUI adalah BPJS untuk dua dari tiga program: Pertama, program jaminan kesehatan mandiri, dimana peserta membayar premi iuran dengan tiga kategori kelas. Kedua, jaminan kesehatan Non PBI (Peserta Bantuan Iuran) yang diperuntukkan bagi PNS/POLRI/TNI, lembaga dan perusahaan. Dimana dana BPJS sebagian ditanggung oleh instansi yang bersangkutan dan juga sebagiannya ditanggung peserta. Sedangkan program PBI (Peserta Bantuan Iuran) dinilai tidak bermasalah. Program tersebut disubsidikan pemerintah bagi WNI yang telah direkomendasikan sebagai warga yang tidak mampu.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI secara umum BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam (tidak sesuai dengan prinsip syari’ah), karena adanya beberapa bentuk transaksi yang dianggap mengandung unsur gharar, maysir dan riba.

Penjelasan lebih rincinya sebagai berikut,

Pertama, Peserta bayar premi bulanan, namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima. Bisa lebih besar, bisa kurang. Di situlah  unsur gharar (ketidak jelasan) dan untung-untungan.

Ketika gharar itu sangat kecil, mungkin tidak menjadi masalah. Karena hampir dalam setiap jual beli, ada unsur gharar, meskipun sangat kecil.

Dalam asuransi kesehatan BPJS, tingkatannya nasional. Artinya, perputaran uang di sana besar. Anda bisa bayangkan ketika sebagian besar WNI menjadi peserta BPJS, dana ini bisa mencapai angka triliyun. Jika dibandingkan untuk biaya pemeliharaan kesehatan warga, akan sangat jauh selisihnya. Artinya, unsur ghararnya sangat besar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim 1513).

Kedua, secara perhitungan keuangan bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Kita tidak menyebut peserta BPJS yang sakit berarti untung, sebaliknya ketika sehat berarti rugi. Namun dalam perhitungan keuangan, yang diperoleh peserta ada 2 kemungkinan, bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Sementara kesehatan peserta yang menjadi taruhannya. Jika dia sakit, dia bisa mendapatkan klaim dengan nilai yang lebih besar dari pada premi yang dia bayarkan.

Karena pertimbangan ini, MUI menyebutnya, ada unsur maisir (judi).

Ketiga, ketika klaim yang diterima peserta BPJS lebih besar dari premi yg dibayarkan, berarti dia mendapat riba Fadhl. Demikian pula, ketika terjadi keterlambatan peserta dalam membayar premi, BPJS menetapkan ada denda. Dan itu juga riba.

Menimbang 3 hal di atas, MUI dan beberapa pakar fikih di Indonesia, menilai BPJS belum memenuhi kriteria sesuai syari’ah.

BPJS saat ini tidak memakai sistem Syariah, bagaimana menyikapinya?

Yang menjadi persoalan adalah sistem dan operasionalisasi BPJS Kesehatan yang tidak sesuai syari’ah, meskipun gagasan dan konsep jaminan sosial itu sudah Islami. Fatwa dan rekomendasi MUI harus disikapi dengan bijak. Negara kita menganut dual economic system, maka syari’ah perlu diberi ruang, termasuk dalam BPJS. Lagipula, asuransi syari’ah di Indonesia sudah berkembang sejak 1994. Fatwa-fatwa DSN pun sudah ada. Maka harusnya tidak sulit membuat produk syariah BPJS. Ketika BPJS ini menjadi wajib bagi warga negara, maka negara juga harus memberi ruang pada masyarakat yang ingin jaminan sosialnya diselenggarakan secara syar’i.

Masalah Halal-Haram itu urusan ibadah khusus Kaum Muslim. Dalam kondisi darurat, sesuai arahan MUI silakan yang muslim memanfaatkan BPJS yang ada saat ini. Yang non-muslim juga silakan jalan terus menggunakan BPJS yang ada. Sebagai bentuk toleransi dari yang non-muslim adalah dengan tidak: berkomentar, membuat lelucon, dan beropini yang tidak sehat yang jauh dari ilmu agama Islam.

Hukum Islam itu mudah, dalam kondisi darurat Islam membolehkan menggunakan yang ada, sampai akhirnya ada yang halal. Dulu ada fatwa haramnya bank konvensional. Fatwanya dikeluarkan dulu. Selama bank syari’ah belum muncul, silakan menabung di bank konvensional demi keamanan dan kenyamanan menyimpan uang dan bertransaksi. Sekarang? Bank syari’ah sudah banyak bermunculan, yang muslim pun jadi punya pilihan. Dan itu merupakan ujian keimanan.

BPJS ini tidak mengadopsi sistem syari’ah, tapi berlaku juga bagi pelaku syari’ah. Para pelaku ekonomi syari’ah tentu resah bila tetap memakai BPJS yang tak mengadopsi sistem syari’ah, maka disinilah Fatwa MUI hadir.

Menjawab ke-syubhat-an BPJS, MUI menyatakan bahwa BPJS haram selama tak mengadopsi sistem Syari’ah. Fatwa MUI ini mengikat bagi semua Pelaku Ekonomi Syari’ah karena setiap Pelaku Ekonomi Syari’ah diwajibkan mengikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Syari’ah Nasional-MUI. Ia mengikat karena perintah UU di bidang syari’ah. Seharusnya pemerintah adil kepada Pelaku Ekonomi Syari’ah dengan merespon Fatwa MUI tentang BPJS dengan merevisi UU BPJS. Karena dalam bidang ekonomi syari’ah Fatwa MUI mengikat, tak dapat dikesampingkan. Segera adopsi sistem syari’ah dalam BPJS, itu solusinya.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran terkait Fatwa MUI tentang BPJS di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) MUI tidak mengharamkan secara mutlak, (2) MUI memberikan solusi kepada masyarakat yang terlanjur ikut BPJS kesehatan, (3) MUI memberikan rekomendasi tentang pembenahannya karena persoalannya bukan pada tujuan adanya BPJS, melainkan kepada praktek/penerapannya.

Demikian, semoga bermanfaat.

Sumber:

Iwan Yuliyanto

Republika (30/7/2015)

Konsultasi Syariah

MUI

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 4, 2015 in beragamnya informasi

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: